Karyanyata, Surabaya – DPRD Kota Surabaya menyoroti sejumlah poin penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari alokasi pendidikan, perlindungan warga miskin, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, hingga kehati-hatian terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun.
Pembahasan berlangsung dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2027, Senin (9/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dan dihadiri 36 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD menegaskan APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen berisi angka. Anggaran daerah harus menjadi instrumen kebijakan yang nyata menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan, menekankan keberhasilan anggaran tidak diukur dari seberapa besar dana terserap, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan warga.
“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya,” ujarnya.
Pendidikan dan Perlindungan Sosial Jadi Fokus
Alokasi fungsi pendidikan dalam RAPBD 2027 direncanakan sekitar 22,28 persen, melampaui batas minimal 20 persen sesuai amanat konstitusi. Namun, fraksi mengingatkan agar perhitungan tetap sesuai aturan dan diikuti hasil yang terukur — seperti berkurangnya anak putus sekolah dan membaiknya sarana prasarana pendidikan.
Perlindungan warga miskin juga menjadi perhatian. Dengan angka kemiskinan Surabaya sebesar 3,56 persen per Maret 2025 atau setara sekitar 105 ribu jiwa, penguatan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta perluasan jaminan sosial dinilai sangat penting.
Infrastruktur, Investasi, dan Pinjaman Daerah
Pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemerataan kualitas lingkungan permukiman — mulai dari penanganan banjir, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, hingga akses air bersih. Sementara itu, investasi diharapkan tidak hanya mengejar nilai modal, tetapi juga membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, dan mengembangkan UMKM.
Satu hal yang paling disorot adalah rencana pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun. Fraksi meminta kebijakan ini diperhitungkan secara matang, terutama terkait tujuan penggunaan, kemampuan pembayaran kembali, dan dampaknya terhadap fiskal daerah ke depan.
“Jangan sampai pembangunan hari ini justru membebani kemampuan fiskal dan pelayanan publik pada masa mendatang. Setiap kebijakan pembiayaan harus diperhitungkan secara matang dan transparan,” tegas Johari.
DPRD juga menekankan perlunya pengawasan ketat pasca APBD ditetapkan. Evaluasi berkala dan keterbukaan informasi anggaran diperlukan agar setiap rupiah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD 2027 adalah apakah anak-anak Surabaya semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas, masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan, keluarga miskin semakin terlindungi, generasi muda memperoleh pekerjaan layak, dan UMKM semakin berkembang,” pungkasnya. (irm)
