Karyanyata, Surabaya – Kekayaan alam seharusnya tidak berhenti menjadi angka dalam laporan perdagangan. Nilainya mesti hadir dalam kehidupan sehari-hari: anak yang dapat bersekolah tanpa terhalang biaya, keluarga yang memperoleh pelayanan kesehatan layak, serta masyarakat yang memiliki kesempatan bekerja. Dengan ukuran itulah, menurut saya, kebijakan ekspor satu pintu perlu didukung sekaligus dikawal.
Pemerintah menjadwalkan implementasi penuh ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada 1 Januari 2027. Cakupan awalnya meliputi kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy. Pemerintah menyatakan bahwa pembenahan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan transparansi perdagangan, termasuk mencegah praktik under-invoicing serta pelarian devisa hasil ekspor.
Saya mendukung arah kebijakan tersebut. Namun, dukungan bukan berarti memberikan cek kosong. Justru karena menyangkut kekayaan alam dan kepentingan masyarakat luas, pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang kuat, keterbukaan informasi, dan ukuran keberhasilan yang dapat diuji.
Menutup Kebocoran, Bukan Sekadar Mengubah Jalur
Menurut saya, inti pembenahan ekspor bukanlah memindahkan transaksi dari banyak pelaku menuju satu badan usaha. Tujuan yang lebih penting adalah memastikan setiap transaksi dicatat secara benar, dinilai secara wajar, dan memenuhi kewajiban kepada negara.
Pencegahan under-invoicing harus diterjemahkan menjadi pemeriksaan yang mampu menguji kewajaran nilai transaksi. Pengawasan semestinya tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi juga memperhatikan kesesuaian harga, volume, kualitas komoditas, dan pembayaran yang diterima.
Karena itu, saya mengusulkan agar mekanisme ekspor satu pintu didukung pencocokan data lintas lembaga, pembandingan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pemeriksaan berbasis risiko. Perbedaan data harus menjadi pintu masuk pemeriksaan, bukan langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran.
Pendekatan tersebut penting agar negara tegas terhadap manipulasi, tetapi tetap adil kepada pelaku usaha yang patuh. Jangan sampai pembenahan tata kelola justru memperlambat pengiriman, menambah biaya yang tidak jelas, atau mengganggu kepastian pembayaran.
Jika kelak cakupan kebijakan diperluas kepada emas, produk nikel lainnya, atau mineral strategis lain, perluasan itu sebaiknya didasarkan pada evaluasi terbuka. Keberhasilan tahap awal harus dibuktikan terlebih dahulu, bukan sekadar dinyatakan.
Satu Pintu Tidak Boleh Menjadi Satu Titik Kerawanan
Pemusatan pengelolaan ekspor perlu diimbangi dengan pembagian kewenangan dan pengawasan yang jelas. Dalam pandangan saya, satu pintu pelayanan tidak boleh berubah menjadi satu titik kerawanan penyalahgunaan kekuasaan.
Prinsip good governance harus hadir dalam keputusan sehari-hari, bukan hanya dalam slogan perusahaan. Penetapan harga, pemilihan mitra, biaya layanan, dan penyelesaian transaksi harus memiliki dasar yang jelas serta jejak audit yang dapat diperiksa.
Saya mengusulkan beberapa pagar pengaman: pengangkatan pengurus berdasarkan kompetensi dan integritas, pengungkapan benturan kepentingan, pemeriksaan transaksi dengan pihak terafiliasi, audit independen, serta saluran pengaduan yang melindungi pelapor.
Pembagian peran juga harus tegas. Pemerintah telah menyampaikan bahwa keberadaan DSI tidak mengambil alih kewenangan perizinan, pengaturan, dan pengawasan kementerian atau lembaga terkait. Komitmen ini perlu dijaga dalam praktik.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan politik, hubungan keluarga, ataupun kepentingan kelompok. Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus ditindaklanjuti melalui proses yang objektif. Mendukung kebijakan pemerintah sekaligus menuntut pengawasan merupakan dua sikap yang saling menguatkan.
Publik Berhak Mengetahui Hasilnya
Kebijakan besar membutuhkan pertanggungjawaban yang lebih besar pula. Masyarakat tidak cukup hanya diberi penjelasan mengenai tujuan pembentukannya. Publik perlu mengetahui hasilnya secara berkala.
Saya mengusulkan laporan kinerja triwulanan yang mudah diakses dan dipahami. Isinya perlu mencakup perkembangan nilai dan volume ekspor, devisa hasil ekspor yang masuk, penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, biaya pengelolaan, serta kecepatan pelayanan.
Dampak terhadap tenaga kerja juga layak dilaporkan. Namun, penambahan pekerjaan harus dibuktikan, bukan otomatis diklaim sebagai akibat kebijakan. Pemerintah perlu membedakan dampak pembenahan tata kelola dari pengaruh perubahan harga komoditas, permintaan dunia, maupun investasi baru.
Keterbukaan juga berarti berani mengumumkan kekurangan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, peningkatan biaya, atau target yang belum tercapai, masyarakat berhak memperoleh penjelasan dan langkah perbaikannya.
Kepercayaan tidak dibangun dengan laporan yang selalu terlihat baik, melainkan dengan informasi yang jujur dan dapat diperiksa.
Dari Devisa Menuju Pendidikan dan Kesehatan
Harapan terbesar saya adalah agar pembenahan ekspor memperluas kemampuan negara menghadirkan pelayanan dasar yang bermutu.
Namun, hubungan antara devisa dan anggaran kesejahteraan perlu dijelaskan secara cermat. Jangan menyamakan seluruh devisa hasil ekspor dengan uang yang langsung tersedia untuk dibelanjakan pemerintah. Dalam menilai keberhasilan kebijakan, kita perlu membedakan penerimaan ekspor pelaku usaha, penerimaan negara, dan alokasi belanja publik.
Karena itu, tuntutan yang lebih tepat adalah memastikan tambahan penerimaan negara yang benar-benar diperoleh dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui proses penganggaran yang transparan.
Menurut saya, pendidikan harus menjadi prioritas. Cita-cita pendidikan gratis dari TK sampai perguruan tinggi patut diperjuangkan secara bertahap, dengan perhitungan kemampuan fiskal dan mutu layanan yang jelas. Prioritas awalnya adalah memastikan anak dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan kesempatan belajar karena biaya.
Demikian pula dalam kesehatan. Tambahan ruang anggaran sebaiknya diarahkan untuk memperkuat akses pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk ketersediaan obat, pemeriksaan, dan layanan rujukan. Gratis tidak boleh hanya berarti bebas biaya administrasi, tetapi tetap sulit memperoleh pelayanan.
Masyarakat di daerah penghasil juga selayaknya memperoleh perhatian melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemulihan lingkungan. Mereka perlu merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
Ukuran Akhirnya Adalah Kesejahteraan
Saya mendukung ekspor satu pintu sebagai ikhtiar memperbaiki tata kelola kekayaan alam. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya transaksi yang melewati satu perusahaan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah manipulasi dapat dicegah, penerimaan negara meningkat secara terukur, pelaku usaha memperoleh kepastian, dan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Satu pintu ekspor harus membuka lebih banyak pintu kesejahteraan. Jika kekayaan alam dikelola dengan jujur, diawasi secara terbuka, dan hasilnya digunakan secara adil, kebijakan ini layak menjadi bagian dari upaya menghadirkan negara yang lebih kuat sekaligus lebih dekat kepada rakyat. (irm)
