Karyanyata, Tulungagung — Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menyelenggarakan kegiatan strategis Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus pengenalan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, Senin (5/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Prajamukti Pemkab Tulungagung ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, S.STP., M.M., dan disambut antusias oleh jajaran pimpinan daerah. Hadir antara lain Inspektur, seluruh Kepala Badan dan Kepala Bagian lingkup Pemkab Tulungagung, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD dr. Iskak serta RSUD dr. Karneni, dan seluruh Camat se-Kabupaten Tulungagung.
Langkah tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang akurat dan tepat sasaran melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga.
Transformasi digital ini dilaksanakan berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 105/HUK/2026 tentang Uji Coba Transformasi Digital Perlindungan Sosial.
Dengan integrasi sistem IKD dan Perlinsos Digital, Pemkab Tulungagung berupaya memastikan pendataan penerima manfaat lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara adil dan merata.
Kepala Dinas Sosial Reni Prasetiawati Ika Septiwulan menyampaikan bahwa IKD akan menjadi kunci tunggal verifikasi penerima bantuan, sehingga tidak ada lagi warga yang tercatat ganda atau justru tidak terdaftar padahal berhak. Sistem Perlinsos Digital yang dijalankan melalui jaringan agen di tingkat kecamatan hingga desa akan memungkinkan pendataan dan pembaruan kondisi warga dilakukan secara langsung, cepat, dan dapat diakses secara real-time oleh seluruh instansi terkait.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah bantuan yang disalurkan benar-benar sampai ke tangan saudara-saudara kita yang membutuhkan, tidak ada kebocoran, tidak ada ketidakadilan, data yang akurat adalah jaminan keadilan bagi seluruh warga Tulungagung,” tuturnya.(mjn)
