Karyanyata, Bojonegoro – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Senin (10/11/2026). Dalam pembahasan tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari realisasi anggaran hingga capaian program kesehatan, khususnya penanganan kematian ibu dan bayi.
Kepala Dinkes Bojonegoro, dr. Ninik Susmiati, menyampaikan bahwa hingga 9 November 2026, realisasi anggaran instansinya mencapai Rp511,257 miliar atau 64,2 persen dari total belanja sebesar Rp796,297 miliar.
Dinkes menargetkan penyerapan anggaran minimal 90 persen hingga akhir Desember 2026. Ninik menjelaskan, belum optimalnya realisasi anggaran tersebut salah satunya dipengaruhi tambahan anggaran melalui perubahan APBD. Sejumlah kegiatan yang bersumber dari anggaran tersebut masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan rampung sesuai kontrak pada 14 Desember 2026.
Dalam Raker bersama Komisi C tersebut, persoalan kesehatan ibu dan anak juga menjadi perhatian. Ninik mengungkapkan, hingga 2026 tercatat tujuh kasus kematian ibu. Jumlah tersebut telah melampaui target maksimal yang ditetapkan sebanyak lima kasus.
Sementara prevalensi stunting tercatat 1,77 persen dari target 1,97 persen. Adapun angka kematian bayi sebanyak 25 kasus, masih di bawah batas maksimal 75 kasus.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK) yang masih mencapai sekitar 14 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target sebesar 10 persen. Kondisi ini berisiko menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah serta meningkatkan potensi stunting.
Ninik menegaskan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat harus berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Rapat kerja tersebut turut membahas perbedaan angka prevalensi stunting berdasarkan sumber pendataan. Hasil pengukuran di lapangan menunjukkan angka sekitar 1,7 persen, sedangkan survei yang menjadi rujukan nasional sebelumnya mencatat sekitar 12 persen.
Melalui pembahasan bersama Komisi C DPRD, Dinkes berharap perencanaan anggaran tahun 2027 dapat semakin mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk memperkuat program penurunan angka kematian ibu dan bayi serta pencegahan stunting di Kabupaten Bojonegoro.(Mh)
