Karyanyata, Bojonegoro – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 terus bergulir. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencermati sejumlah penyesuaian anggaran, terutama terkait kebutuhan prioritas pembangunan dan upaya mengantisipasi bencana banjir.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat kerja lanjutan Banggar DPRD Bojonegoro bersama TAPD dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Banggar DPRD Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, didampingi Wakil Ketua Sahudi, Mitro’atin, Bambang Supriyono, dan Ahmad Supriyanto. Hadir pula anggota Banggar serta jajaran pemerintah daerah.
Usai rapat, Abdulloh Umar menjelaskan bahwa pembahasan APBD 2027 saat ini masih memasuki tahap penyesuaian. Sebelumnya, masing-masing komisi DPRD telah melakukan pembahasan bersama OPD mitra kerja.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk mencermati Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) terbaru yang disampaikan pemerintah daerah. DPRD membutuhkan waktu untuk mempelajari sejumlah perubahan sebelum melanjutkan pembahasan.
Menurut Abdulloh Umar, setiap pergeseran maupun penyesuaian anggaran harus memiliki landasan hukum yang jelas serta mempertimbangkan tahapan perencanaan dan skala prioritas pembangunan daerah.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah kebutuhan penanganan banjir seiring memasuki musim penghujan. Sektor Sumber Daya Air (SDA) dinilai perlu mendapat perhatian serius, mengingat sejumlah wilayah, khususnya kawasan perkotaan, memiliki potensi terdampak banjir.
“Sekarang sudah memasuki musim hujan. Setelah musim kemarau cukup panjang, ada banyak hal yang bisa menimbulkan banjir, terutama di wilayah kota maupun daerah lainnya. Karena itu, perlu ada penyesuaian anggaran untuk mengantisipasinya,” jelasnya.
Selain sektor SDA, penyesuaian anggaran juga menyasar OPD yang menangani infrastruktur, di antaranya Dinas Cipta Karya, Bina Marga, dan Sumber Daya Air. Penambahan alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan sekaligus penanganan infrastruktur yang dinilai mendesak.
Abdulloh Umar menegaskan, penyesuaian APBD juga harus mengedepankan prinsip efisiensi. Program dan kegiatan yang masih memungkinkan untuk dioptimalkan perlu dievaluasi agar anggarannya dapat dialihkan guna mendukung kebutuhan yang lebih prioritas.
“Penyesuaian efisiensi itu memperhatikan program-program kegiatan dengan melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Hasilnya bisa dialokasikan untuk program-program yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Banggar DPRD berharap seluruh penyesuaian dalam Raperda APBD 2027 benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil daerah, memiliki landasan yang jelas, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan RKA terbaru dijadwalkan berlanjut hingga malam hari dan kembali dilaksanakan pada hari berikutnya. Tahapan tersebut dilakukan sebelum pembahasan memasuki proses persetujuan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027.(mh)
