Karyanyata, Bojonegoro – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) membahas pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang digelar di ruang Banggar DPRD Bojonegoro tersebut dipimpin Ketua Banggar Abdulloh Umar, didampingi Mitroatin dan Bambang. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah rencana pengelolaan Dana Abadi Daerah dengan nilai akumulasi mencapai Rp400 miliar.
Kepala BPKAD Bojonegoro, Nur Sujito, menjelaskan bahwa deposito menjadi salah satu alternatif penempatan investasi Dana Abadi dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kepastian pengelolaan. Dana tersebut nantinya ditempatkan melalui rekening tersendiri yang terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, hasil investasi Dana Abadi akan disetorkan ke RKUD sebagai pendapatan daerah. Selanjutnya, hasil tersebut direncanakan untuk mendukung program beasiswa melalui Dinas Pendidikan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan, mulai dari pemindahan dana, penempatan investasi hingga penerimaan hasil investasi, akan dilaporkan kepada DPRD sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.
Dalam pendalaman pembahasan, anggota Banggar dari Fraksi PKB, Mustakim, mempertanyakan pemilihan deposito sebagai instrumen investasi. Ia meminta pemerintah daerah turut mengkaji alternatif lain, seperti Surat Berharga Negara (SBN) maupun obligasi, dengan membandingkan potensi imbal hasil dan tingkat keamanannya.
Mustakim juga menyoroti asumsi bunga deposito sebesar 6 persen yang digunakan dalam perencanaan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa instrumen investasi yang dipilih mampu memberikan keuntungan optimal tanpa mengabaikan keamanan dana pokok.
Menanggapi hal tersebut, Nur Sujito menjelaskan bahwa bunga deposito rata-rata berada di kisaran 4,5 persen. Sementara angka 6 persen yang digunakan dalam perencanaan merupakan asumsi maksimal dan belum mengacu pada penawaran dari bank tertentu.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa akumulasi Dana Abadi direncanakan mencapai Rp400 miliar. Jumlah itu berasal dari alokasi Rp200 miliar pada 2026 dan rencana penambahan Rp200 miliar pada 2027.
Namun, perubahan dasar perhitungan menjadi sekitar Rp352 miliar berdampak terhadap penurunan proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp1,041 miliar. Hal ini menjadi perhatian Banggar karena berkaitan langsung dengan ketepatan perencanaan target pendapatan dalam APBD 2027.
Selain besaran imbal hasil, pembahasan juga menyoroti sejumlah aspek lain yang perlu diperhitungkan sebelum menentukan instrumen investasi. Di antaranya pajak, biaya pengelolaan, likuiditas, risiko investasi, serta kepastian pengembalian dana pokok.
Melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD Bojonegoro mendalami sejumlah hal penting, mulai dari ketepatan asumsi pendapatan, tata kelola dan keamanan Dana Abadi, hingga kepastian pemanfaatan hasil investasi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan setiap pergeseran anggaran dalam APBD 2027 memiliki dasar perhitungan yang jelas, sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, penyusunan proyeksi pendapatan daerah tidak cukup hanya mengandalkan angka maksimal. Pemerintah daerah perlu menggunakan perhitungan yang realistis dengan mempertimbangkan potensi hasil yang benar-benar dapat direalisasikan, sehingga APBD 2027 dapat berjalan secara terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro.(mh)
