Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, ST., MT
Karyanyata, Surabaya –DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya menyiapkan empat strategi untuk menekan angka pengangguran terbuka pada 2027. Langkah tersebut meliputi pemetaan peluang kerja di perusahaan, penyesuaian pelatihan dengan kebutuhan industri, memperbanyak bursa kerja (job fair), serta mendorong warga Surabaya memanfaatkan peluang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, ST., MT., menyampaikan hal tersebut kepada Lensaparlemen.id, Senin (9/11/2026), sebelum dimulainya rapat paripurna.
Agus Hebi menjelaskan, strategi pertama yang akan dilakukan adalah menghimpun perusahaan untuk mengetahui sekaligus memetakan peluang dan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di masing-masing perusahaan.
“Yang pertama, kita mengumpulkan perusahaan-perusahaan untuk melihat dan mengetahui peluang-peluang kerja yang ada di perusahaan. Yang kedua, kita sesuaikan pelatihan dengan kebutuhan industri dan perusahaan,” jelasnya.
Empat Strategi Disiapkan, Mulai Pemetaan Lowongan hingga Job Fair
Selain memetakan kebutuhan tenaga kerja, Disperinaker Surabaya juga akan memperbanyak penyelenggaraan job fair sebagai sarana mempertemukan pencari kerja, khususnya warga Surabaya, dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Menurut Agus Hebi, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pencocokan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan atau job matching.
Strategi keempat adalah mendorong warga Surabaya memanfaatkan peluang bekerja di luar negeri melalui program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam pelaksanaannya, Disperinaker akan menjalin kerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan pihak perbankan, termasuk untuk membuka akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Untuk pekerja migran Indonesia, kita bekerja sama dengan BP3MI dan bank juga untuk KUR sebagai pembiayaan ke luar negeri. Itu upaya kita pada 2027 untuk mengurangi pengangguran terbuka,” ungkapnya.
Perlindungan Pekerja Rentan Perlu Dukungan dan Gotong Royong
Selain strategi penyerapan tenaga kerja, Agus Hebi turut menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan yang berstatus bukan penerima upah (BPU).
Menurutnya, kelompok pekerja tersebut membutuhkan perlindungan sosial untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat terjadi saat menjalankan pekerjaan.
Namun, upaya memberikan perlindungan kepada pekerja rentan tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak melalui semangat gotong royong agar perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Memang perlindungan sosial bagi pekerja, terutama pekerja rentan yang bukan penerima upah, perlu ada proteksi. Tetapi, kalau hanya pemerintah saja, tidak akan mampu memproteksi semuanya. Karena itu, perlu ada gotong royong,” tuturnya.
Perusahaan Diminta Daftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan
Agus Hebi juga mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Surabaya agar memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerjanya.
Ia menegaskan, perusahaan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, perusahaan yang memiliki kemampuan dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga didorong berkontribusi membantu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi warga kurang mampu di lingkungan sekitar perusahaan.
Menurut Agus Hebi, potensi CSR perusahaan tersebut dapat disinergikan dengan program Kampung Pancasila di Kota Surabaya sebagai bentuk kepedulian sosial dan gotong royong dalam memperluas perlindungan bagi masyarakat.
“Perusahaan harus dan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan perusahaan yang memiliki kelebihan CSR bisa digunakan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan bagi warga di sekitarnya yang kurang mampu. Kita gabungkan dengan Kampung Pancasila nantinya,” pungkasnya.
Melalui empat strategi tersebut, Disperinaker Surabaya berharap penyerapan tenaga kerja semakin optimal dan angka pengangguran terbuka dapat ditekan. Selain itu, keterlibatan perusahaan dan berbagai pihak diharapkan mampu memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan, pada 2027. (irm)
