Karyanyata. Bojonegoro – Peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan di Kabupaten Bojonegoro mendapat perhatian serius.
PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengambil langkah konkret dengan memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Peningkatan Kapasitas Mutu Jurnalis Bojonegoro yang berlangsung di Ballroom Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) Bojonegoro, Senin (9/11/2026).
Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 73 media di Kabupaten Bojonegoro.
Selain menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan insan pers, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.
Dalam tahap awal, PT ADS menyediakan dukungan sebanyak 20 kuota peserta UKW.
Jumlah tersebut diharapkan menjadi pintu pembuka bagi semakin banyak wartawan di Bojonegoro untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara profesional.
Direktur Utama PT ADS, Muhammad Kundori, M.Sc., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kolaborasi antara BUMD, Pemkab Bojonegoro dan media.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara perusahaan daerah dan insan pers sangat diperlukan.
Media tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengawal jalannya pembangunan dan aktivitas perusahaan daerah.
“Ini merupakan bentuk sinergi BUMD, pemerintah kabupaten, dan media. Dengan keterbatasan yang dimiliki ADS, kami bersinergi dengan Pemkab Bojonegoro agar bisa berdiskusi dan menjalin komunikasi bersama teman-teman media,” ujarnya.
Dia menegaskan, dukungan terhadap peningkatan kompetensi wartawan bukan berarti perusahaan ingin membatasi kebebasan pers maupun mengurangi fungsi media.
Sebaliknya, PT ADS justru berharap insan pers tetap kritis dalam menjalankan tugas jurnalistik, termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kegiatan perusahaan daerah.
Menurutnya, kritik dan pemberitaan media merupakan bagian penting dari pengawasan publik agar perusahaan daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan.
“Kami tidak ingin menghilangkan peran media. Justru kami berharap teman-teman jurnalis tetap ikut mengawal PT ADS, sehingga keberadaan perusahaan ini bisa terus mendapatkan perhatian dan pengawasan dari media,” tegasnya.
Terkait fasilitasi UKW, PT ADS untuk sementara baru mampu menyediakan 20 kuota.
Kendati demikian, perusahaan tersebut membuka peluang untuk memperluas dukungan pada pelaksanaan berikutnya.
“Untuk sementara, kontribusi kami dalam UKW ini baru bisa membantu 20 kuota. Insyaallah, untuk sesi berikutnya akan kami usahakan agar bisa mengakomodasi lebih banyak wartawan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis dalam mengawal pembangunan daerah.
Pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga menjadi jembatan aspirasi masyarakat sekaligus pengawas jalannya pemerintahan.
Dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh wartawan yang selama ini turut memberikan informasi, kritik, dan masukan terhadap berbagai kebijakan maupun program pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
“Terima kasih sudah membantu mengawal pembangunan Bojonegoro. Media merupakan mitra, mata dan telinga bagi saya. Karena itu, media juga menjadi alat kontrol bagi pemerintah,” ungkapnya.
Wahono bahkan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak membutuhkan pemberitaan yang hanya berisi pujian.
Kritik yang disampaikan secara objektif justru diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Ia meminta wartawan menyampaikan fakta sesuai kondisi di lapangan, baik ketika menemukan keberhasilan maupun kekurangan pemerintah.
“Kalau baik, katakan baik. Kalau jelek, katakan jelek. Tulis apa adanya, karena itu menjadi bahan bagi kami untuk introspeksi,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa kebebasan pers dan fungsi kontrol sosial harus tetap berjalan.
Pemerintah membutuhkan media yang independen, berani menyampaikan fakta, serta mampu menjaga akurasi informasi.
Bupati juga menyoroti pentingnya Uji Kompetensi Wartawan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas profesi jurnalistik.
Melalui UKW, wartawan diharapkan semakin memahami kode etik jurnalistik, standar pemberitaan, prinsip keberimbangan, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Dia berharap jurnalis Bojonegoro mampu menghasilkan karya jurnalistik yang menarik, faktual, berimbang dan tidak mudah terjebak dalam pemberitaan provokatif.
Peningkatan kompetensi dinilai penting agar media semakin dipercaya masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.
“Keinginan kami adalah membangun personel wartawan menjadi lebih baik. Saya berharap teman-teman jurnalis terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya,” tambahnya.
Terkait pelaksanaan UKW yang difasilitasi pemerintah daerah, Setyo Wahono menyebutkan bahwa terdapat persyaratan legalitas yang harus dipenuhi oleh media peserta.
Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan peningkatan kompetensi wartawan.
Ia juga meminta agar komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers terus dibangun secara terbuka.
Jika terdapat kendala terkait pelayanan publik maupun komunikasi dengan pemerintah, wartawan dapat berkoordinasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Arif Afandy, Direktur Utama PT ADS Muhammad Kundori, M.Sc., Mohamad Jazuli dari Dewan Pers, serta tim penguji UKW.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Bojonegoro dan PT ADS berharap lahir lebih banyak jurnalis yang kompeten, berintegritas dan profesional.
Pada akhirnya, pers yang berkualitas bukan hanya mampu menyajikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi kekuatan penting dalam menjaga transparansi, mengawal kebijakan, serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kepentingan masyarakat. (Muha)
