Karyanyata, Bojonegoro – Komitmen membangun Kecamatan Kedungadem tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), ditegaskan Camat Kedungadem, Sahlan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kedungadem yang digelar di pendopo kantor kecamatan setempat, Senin (9/2/2026).
Musrenbang tahun 2026 tersebut dilaksanakan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Bojonegoro tahun 2027. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas dan menyepakati arah kebijakan pembangunan yang selaras antara kebutuhan masyarakat dan program pemerintah daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Moch Choirul Anam, perwakilan Kadin PMD, Disperindag, DPU BMPR, Dinas Peternakan, Dinas PU SDA, BPBD, unsur Forkopimcam Kedungadem, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Camat Sahlan menegaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga nasional. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus diawali dengan perencanaan yang matang dan tertuang dalam dokumen resmi RKP agar menjadi prioritas pembangunan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Segala sesuatu yang akan diputuskan oleh pemerintah harus diawali dengan perencanaan. RKP harus dibahas dan disepakati dalam Musrenbang agar program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat serta mendapat dukungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sahlan juga mengungkapkan bahwa kondisi anggaran Kabupaten Bojonegoro saat ini tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan, termasuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
Meski demikian, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap bersyukur. Pasalnya, alokasi dana pembangunan infrastruktur untuk Kecamatan Kedungadem pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp94,163 miliar.
“Kita harus bersyukur. Dengan kondisi anggaran yang ada, Kecamatan Kedungadem masih mendapatkan alokasi pembangunan infrastruktur yang cukup besar,” bebernya.
Terkait ADD, Sahlan mengingatkan pemerintah desa yang belum mengajukan proposal agar segera mengajukannya. Ia juga menyoroti pekerjaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2025 yang belum rampung 100 persen dan meminta pemerintah desa untuk all out menyelesaikannya.
“Pekerjaan BKK tahun 2025 harus segera diselesaikan agar pembangunan desa berjalan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, dalam arahan perdananya sejak resmi menjabat pada Jumat (6/2/2026), Sahlan menegaskan bahwa pembangunan Kedungadem ke depan tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan fisik. Ia berkomitmen mendorong peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
Menurutnya, Kecamatan Kedungadem dengan jumlah penduduk sekitar 84 ribu jiwa dan wilayah yang membentang hingga kawasan perbatasan hutan memiliki potensi besar sekaligus tantangan kompleks dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Sahlan mengakui angka kemiskinan di wilayahnya masih tergolong tinggi dan memerlukan penanganan serius. Selain itu, persoalan stunting dan balita dengan status gizi kurang juga menjadi perhatian utama. Ia menekankan bahwa penanganan masalah tersebut harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan partisipasi aktif masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti tingginya angka pernikahan usia dini dan perceraian yang berdampak langsung pada kualitas SDM dan ketahanan keluarga. Menurutnya, pernikahan usia dini dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan, stabilitas ekonomi rumah tangga, hingga masa depan generasi muda.
Karena itu, ia meminta pemerintah desa lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif terkait pentingnya pendidikan, kesiapan berumah tangga, serta penguatan ekonomi keluarga. Edukasi dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah persoalan sosial yang lebih luas.
Di sisi lain, meskipun sebagian besar infrastruktur di Kedungadem telah tersedia, masih terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Sahlan berharap alokasi pembangunan ke depan dapat dilakukan secara seimbang antara pembangunan fisik dan penguatan kapasitas masyarakat.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat, Sahlan optimistis Kedungadem dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing melalui pembangunan yang berorientasi pada kualitas manusia. (hm)
