GRESIK  

Antisipasi Banjir Tahunan di Driyorejo

Karyanyata, Gresik – Ancaman banjir tahunan di wilayah Kecamatan Driyorejo menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan bencana yang digelar di Kantor Kecamatan Driyorejo, ia menegaskan pentingnya penguatan mitigasi, pembenahan sistem drainase, serta sinergi lintas wilayah guna menekan risiko banjir.

Menurut Mujid, kawasan Driyorejo memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir akibat luapan Kali Lamong, Kali Apur, beserta anak sungainya. Kondisi geografis tersebut kian diperparah oleh elevasi Kali Surabaya yang posisinya lebih tinggi dibandingkan sejumlah aliran sungai di Driyorejo, sehingga air hujan berintensitas tinggi mudah meluap dan menggenangi permukiman warga.

Sebagai langkah konkret, Mujid mendorong percepatan normalisasi Kali Apur dan anak sungainya melalui pengawalan anggaran pemerintah daerah. Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), mengingat sejumlah titik saluran air, gorong-gorong, dan jembatan berada di area perbatasan, termasuk kawasan Warung Gunung dan Mbangkingan.

“Setiap tahun persoalan ini berulang. Karena itu, pemerintah desa harus benar-benar siap sebelum musim hujan, bukan hanya bergerak ketika banjir sudah terjadi,” katanya.

Tak hanya menggantungkan upaya pemerintah, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Driyorejo turut diminta mengambil peran aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Kontribusi sektor swasta tersebut diharapkan menyasar kegiatan normalisasi saluran, penanganan sedimentasi, hingga pembangunan sumur resapan dan kolam retensi

Di samping pembenahan infrastruktur fisik, Mujid juga menekankan urgensi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Kesiapsiagaan di tingkat tapak wajib ditopang keberadaan posko dan jalur evakuasi yang jelas, sistem peringatan dini berbasis masyarakat, serta kesiapan logistik darurat.

Para kepala desa pun diimbau mengalokasikan anggaran kebencanaan melalui APBDes, membentuk tim relawan siaga bencana, mendata kelompok warga rentan, serta mengaktifkan kembali budaya kerja bakti pembersihan saluran secara rutin.

Koordinasi terpadu bersama BPBD, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan elemen relawan mutlak diperlukan agar penanganan pra, saat, hingga pascabencana berjalan optimal.

“Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan normalisasi sungai. Harus ada kesiapan desa, dukungan perusahaan, dan sinergi pemerintah lintas wilayah. Jangan sampai setiap musim hujan, kita terus menghadapi persoalan yang sama,” tutupnya. (Mas_Bro)

Bagikan
karya nyata