Karyanyata, Surabaya – Rapat Paripurna DPRD Surabaya dengan agenda pemandangan umum fraksi atas Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 digelar Selasa (29/9/2026), dipimpin Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni. Dalam kesempatan ini, Fraksi PKS menyampaikan catatan kritis mencakup rencana pinjaman daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga arah kebijakan belanja.
Juru Bicara Fraksi PKS, Aning Rahmawati, menegaskan APBD 2027 tidak boleh sekadar soal angka, melainkan harus nyata memberi dampak bagi masyarakat.
“APBD 2027 harus selaras dengan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Harus menjawab dampak yang dirasakan: pertumbuhan ekonomi rakyat kecil, penurunan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan yang merata, serta kedaulatan pangan,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama adalah rencana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun pada 2027. Fraksi PKS meminta Pemkot berhati-hati, mempertimbangkan realisasi pinjaman tahun sebelumnya serta kemampuan daerah membayar cicilan utang. Pembiayaan daerah juga harus transparan, termasuk menerapkan ketentuan publikasi informasi pembiayaan sesuai aturan yang berlaku.
Aning juga mengingatkan perencanaan anggaran harus berbasis data dan bukti nyata, bukan sekadar merespons isu yang viral di media sosial.
“RKPD 2027 harus berbasis bukti dan data, tidak hanya menjawab masalah yang sedang viral. Fokus pada dampak yang benar-benar dirasakan warga,” tegasnya.
Terkait pendapatan, PKS menyoroti kenaikan target pajak daerah 2027 yang disebut naik 1,41 persen dibanding APBD Perubahan 2026. Catatan PKS, masih ada 1.590 dari 4.396 objek pajak atau sekitar 48 persen yang belum diawasi. Pengawasan perpajakan perlu diperkuat agar potensi PAD tergali maksimal.
Efektivitas digitalisasi retribusi parkir juga disorot — capaian 2026 baru sekitar Rp18 miliar dari target Rp73 miliar, sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Di sisi lain, PKS mengapresiasi peningkatan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sekitar Rp230 miliar (naik 15,79 persen). Reformasi BUMD diminta dilanjutkan dengan penguatan tata kelola serta penempatan SDM, pengawas, dan pimpinan yang kredibel.
Untuk belanja daerah yang turun sekitar Rp255 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, PKS memastikan penurunan tersebut tidak mengorbankan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur lingkungan. Pemkot juga diminta menyiapkan skenario jika terjadi perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Menutup rapat, Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni menyampaikan seluruh pandangan fraksi akan dibahas lebih lanjut. Tanggapan Wali Kota Surabaya atas pemandangan umum fraksi dijadwalkan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya, Rabu (30/9/2026). (irm)
