Karyanyata, Surabaya – Pembengkakan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD-P 2026 menuai sorotan tajam dari DPRD Surabaya. Penambahan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp190 miliar — jauh dari angka yang sebelumnya diterima Badan Anggaran (Banggar) — memunculkan banyak pertanyaan kritis, mulai dari kebutuhan belanja pegawai, pengadaan dan operasional armada, hingga ketepatan sasaran sejumlah program.
Anggota Dewan Soroti Kebutuhan Gaji dan Validitas Data
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, mempertanyakan besarnya anggaran yang diajukan DLH, terutama yang diklaim berkaitan dengan pemenuhan gaji tenaga kerja.
“Dari setiap keterangan, kebanyakan penambahan anggaran digunakan untuk pemenuhan gaji, baik P3K maupun lainnya. Apakah masing-masing subkegiatan memang punya SDM atau personel yang sesuai dengan peruntukannya?” tanya Faris, Senin (1/9).
Ia juga meminta DLH membeberkan secara rinci kebutuhan belanja gaji setiap bulan — termasuk untuk satgas dan P3K — agar diketahui berapa anggaran yang benar-benar terserap untuk membiayai tenaga lapangan.
Pengelolaan Sampah Terlalu Berat di Hilir, Hulu Diabaikan?
Faris juga menyoroti pola pengelolaan sampah yang dinilai masih terlalu berat di sektor hilir. Menurutnya, penambahan anggaran semestinya dibarengi dengan penguatan program pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
“Program di hulu perlu disempurnakan — baik terkait pembelian sampah maupun petugas yang mengangkut dari rumah ke TPS. Kalau itu tidak diselesaikan, DLH bekerja dua kali. Anggaran terus bertambah, tapi pengolahan sampah tetap stagnan,” tegasnya.
Kegiatan Penyuluhan hingga Lonjakan Anggaran Jamban Jadi Sorotan
Sorotan serupa disampaikan anggota Komisi C lainnya, Minun Latif. Ia meminta penjelasan konkret kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan, serta rincian penambahan anggaran yang nilainya dinilai sangat besar.
Sementara itu, Sukadar mempertanyakan lonjakan anggaran program jamban: dari Rp2 miliar untuk 1.487 unit yang sudah diklaim selesai, tiba-tiba melonjak menjadi Rp15 miliar di tengah sisa waktu anggaran tinggal empat bulan.
“Penambahan Rp13 miliar dalam waktu sesingkat itu? Ini menjadi perhatian kami terkait realisasi dan penyerapan anggaran,” ujarnya.
Kabid Pelayanan dan Perizinan DLH Surabaya, Ali Murtado, mengakui perlu verifikasi data. “Kami akan verifikasi kesesuaian data penerima dengan realisasi di lapangan bersama kelurahan, lalu hasilnya disampaikan ke Komisi C,” janjinya.
DLH Jelaskan Beban Armada, Dewan Ingatkan Efektivitas
Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan kebutuhan armada menjadi komponen utama biaya operasional: 42 unit kendaraan umum, 80 unit pengangkut sampah, 48 unit arm roll, dan 42 unit tangki air untuk taman-taman di Surabaya.
Namun perdebatan tetap mengarah pada satu pertanyaan mendasar: apakah lonjakan anggaran tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan riil, atau justru mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan awal, validasi data, dan kemampuan penyerapan anggaran?
DPRD Surabaya pun meminta penjelasan yang transparan dan rinci dari Pemkot Surabaya agar anggaran ratusan miliar tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga dan lingkungan kota. (irm)
