Karyanyata, Surabaya – Rencana penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026 menuai sorotan tajam dari Komisi C DPRD Surabaya. Pengajuan anggaran yang muncul di penghujung Agustus 2026 dinilai perlu dikaji mendalam, apalagi sebagian program bernilai besar baru diajukan saat sisa waktu pelaksanaan anggaran tinggal sekitar empat bulan.
Sorotan tidak hanya menyasar besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas pengelolaan sampah serta program Kampung Pancasila, Kampung Green and Clean, dan lomba-lomba lingkungan yang sempat vakum selama pandemi.
Anggaran Harus Berbasis Data, Jangan Bertentangan dengan Fakta Lapangan
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Siti Maryam, meminta DLH memastikan setiap penambahan anggaran memiliki dasar data yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau sekarang anggaran muncul segitu, apakah sudah ada datanya? Jangan sampai anggarannya besar, tetapi nanti berbenturan dengan data yang sudah ada,” ujar Siti Maryam dalam rapat pembahasan PAK APBD 2026 bersama DLH, Selasa (1/9/2026).
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas sanitasi, termasuk MCK portable yang kerap diajukannya. “Setiap pertemuan saya selalu mengajukan MCK portable. Untuk Surabaya, sudah waktunya kebutuhan ini ditambah,” tegasnya.
Di sektor persampahan, Siti mempertanyakan pengurangan sarana operasional seperti gerobak sampah. Menurutnya, fasilitas sederhana tersebut justru bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. “Jangan dikurangi. Gerobak sampah memang jumlahnya tidak seberapa, tetapi sangat penting bagi masyarakat.”
Angka Naik Terus, Kinerja Lingkungan Dipertanyakan
Sorotan lebih tajam disampaikan anggota Komisi C lainnya, Herlina Harsono Nyoto. Ia menilai struktur penganggaran DLH sulit dibaca karena sejumlah kegiatan digabung menjadi satu angka besar.
“Kami mohon RKA diserahkan sesuai rincian. Kalau kegiatannya terpisah, sebaiknya dipisah juga supaya lebih mudah dibaca,” kata Herlina.
Ia juga mencermati kenaikan volume sampah yang berbanding lurus dengan kenaikan anggaran — dari sekitar 521,6 ribu ton menjadi hampir 560 ribu ton, dan anggaran pengelolaan sampah naik dari sekitar Rp138 miliar menjadi Rp148 miliar.
“Di satu sisi kita bilang pengelolaan sampah semakin baik dan berprestasi, tetapi di sisi lain anggarannya semakin besar. Ini kontradiktif,” tegas Herlina.
Ia juga menyoroti adanya pengurangan jumlah armada tertentu, namun di saat bersamaan terdapat penambahan belanja kendaraan dan peralatan baru, padahal pengangkutan sampah melalui pihak ketiga masih berjalan.
DLH: Sebagian untuk Peremajaan Armada, Target Turunkan Sampah 40%
Kepala DLH Surabaya, M. Fikser, menjelaskan sebagian anggaran diarahkan untuk peremajaan armada pengangkut sampah yang sudah tua. DLH memiliki 42 unit dump truck yang sebagian berasal dari pengadaan sekitar tahun 2015, selain 80 unit compactor, 48 arm roll, dan 42 unit tangki air.
Namun, soal program Kampung Pancasila, Green and Clean, dan lomba lingkungan, Fikser mengakui ingin mengubah pendekatan agar tidak sekadar seremoni. “Keberhasilan harus diukur dari perubahan perilaku warga, kemampuan mengurangi dan mendaur ulang sampah sejak dari rumah,” ujarnya.
Fikser juga menyampaikan target menurunkan output sampah rumah tangga hingga 40 persen sesuai arahan Wali Kota — sebuah tugas besar yang membutuhkan dukungan dan pengawasan dari DPRD.
Dengan demikian, besarnya anggaran PAK APBD 2026 kini menghadapi ujian nyata: apakah ratusan miliar rupiah tersebut mampu mengubah perilaku warga dan menekan volume sampah, atau kembali habis untuk kegiatan yang belum mampu memberi dampak signifikan. (irm)
