Karyanyata, BOJONEGORO — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum Fraksi Golkar tersebut dibacakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Annafiy Aisya Sahila, SH., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai perubahan angka anggaran. Setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mencermati target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang semula sebesar Rp4,566 triliun turun menjadi Rp4,389 triliun dalam P-APBD. Penurunan tersebut mencapai sekitar Rp176,685 miliar atau 3,87 persen.
Di tengah penurunan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan dari Rp1,086 triliun menjadi Rp1,106 triliun atau naik 1,81 persen.
Kenaikan PAD tersebut diapresiasi. Namun, Fraksi Golkar menilai peningkatan tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar mengenai kemandirian fiskal daerah.
Pasalnya, ketergantungan Kabupaten Bojonegoro terhadap transfer Pemerintah Pusat masih tinggi, yakni mencapai 76,21 persen dari total pendapatan.
Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki strategi konkret dan terukur untuk menurunkan ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap. Pemerintah daerah juga didorong menyusun roadmap peningkatan PAD dalam jangka menengah yang dilengkapi indikator keberhasilan.
Optimalisasi pajak dan retribusi daerah dinilai perlu dilakukan dengan memperluas basis wajib pajak, memperbaiki sistem pemungutan, memperkuat digitalisasi, serta menutup potensi kehilangan penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah mengidentifikasi seluruh potensi ekonomi yang belum tergarap secara maksimal, termasuk sektor perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM, parkir, reklame hingga pemanfaatan aset daerah.
Sorotan juga diarahkan terhadap target pajak daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp8,418 miliar, dari Rp286,169 miliar menjadi Rp277,750 miliar. Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan terukur mengenai penyebab penurunan tersebut sekaligus strategi untuk memulihkan potensi penerimaan.
Selain pendapatan, Fraksi Golkar menaruh perhatian serius terhadap realisasi belanja daerah. Hingga Juni 2026, realisasi Belanja Daerah baru mencapai 25,51 persen dari anggaran sebesar Rp6,499 triliun.
Kondisi yang lebih menjadi perhatian adalah realisasi Belanja Modal yang baru mencapai 4,44 persen. Padahal, dalam P-APBD 2026, Belanja Modal justru mengalami peningkatan signifikan dari Rp952,938 miliar menjadi Rp1,408 triliun atau naik 47,77 persen.
Fraksi Golkar menilai peningkatan Belanja Modal dapat menjadi kebijakan positif apabila benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu serta tepat sasaran.
Namun, kenaikan anggaran tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas pembangunan. Pemerintah daerah diminta memastikan kegiatan Belanja Modal memiliki perencanaan matang, proses pengadaan yang tepat, kemampuan pelaksanaan yang memadai serta pengawasan yang kuat.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah menyampaikan secara rinci kegiatan Belanja Modal yang mengalami penambahan anggaran, termasuk lokasi, nilai anggaran, target penyelesaian dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rendahnya serapan Belanja Modal hingga pertengahan tahun juga diminta menjadi bahan evaluasi terhadap perangkat daerah. Jangan sampai rendahnya serapan pada awal tahun kemudian dikejar secara berlebihan pada akhir tahun sehingga berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan.
Prioritas Belanja Modal, menurut Fraksi Golkar, harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan dan jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan fasilitas pelayanan publik.
Pembangunan infrastruktur juga dinilai tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas baru. Pemerintah daerah harus memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang telah tersedia.
Fraksi Golkar turut mengapresiasi adanya pengurangan Belanja Pegawai sebesar 0,77 persen. Namun, kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar 4,10 persen serta peningkatan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga diminta memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan indikator hasil yang terukur.
“Anggaran mengikuti prioritas, bukan prioritas mengikuti anggaran,” tegas Fraksi Golkar.
Menurut Fraksi Golkar, setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus terlebih dahulu diuji manfaatnya bagi masyarakat.
Fraksi Golkar juga mendorong penguatan digitalisasi dalam penganggaran, pengadaan, perpajakan, pelayanan publik hingga monitoring pelaksanaan program. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan pemborosan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, persoalan SiLPA juga menjadi perhatian Fraksi Golkar. Dalam Rancangan P-APBD 2026, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp1,945 triliun menjadi Rp2,073 triliun atau bertambah sekitar Rp127,589 miliar. Penerimaan tersebut bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Fraksi Golkar menilai besarnya SiLPA tidak selalu menunjukkan kinerja buruk karena dapat berasal dari efisiensi maupun pelampauan pendapatan. Namun, apabila SiLPA muncul akibat kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pelaksanaan atau rendahnya serapan anggaran, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber SiLPA agar dapat diketahui secara jelas apakah berasal dari efisiensi, kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pelaksanaan, pelampauan pendapatan maupun sumber lain yang sesuai ketentuan.
Fraksi Golkar berharap kualitas perencanaan APBD ke depan semakin baik sehingga SiLPA tidak terus menjadi sumber pembiayaan besar yang muncul akibat kegiatan tidak terlaksana secara optimal.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya mendukung pembahasan lebih lanjut Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026.
Dukungan tersebut diberikan dengan catatan seluruh kritik, pertanyaan dan rekomendasi yang disampaikan dapat dijawab secara substantif oleh Pemerintah Daerah serta ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Fraksi Golkar berharap P-APBD 2026 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, realistis, produktif, transparan dan akuntabel serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra Pemerintah Daerah yang kritis, konstruktif dan solutif, dengan mendukung kebijakan yang baik, mengoreksi kebijakan yang perlu diperbaiki, serta memastikan APBD Kabupaten Bojonegoro benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.(imm/mh)
